PEDOMAN.id – Duta Besar RI untuk Republik Kazakhstan dan merangkap Tajikistan, M. Fadjroel Rachman menegaskan bahwa keputusan penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur adalah bentuk transformasi struktural (ekonomi, politik, sosial, dll) yang sebelumnya terpusat di Jawa untuk menjadi Indonesia Sentris.
“Posisi geografis Kalimantan Timur yang tepat berada di tengah Indonesia diharapkan mampu menurunkan ketimpangan ‘kue’ pembangunan dan ekonomi yang selama ini terpusat di wilayah barat yakni pulau Jawa dan Sumatera, dan juga diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata untuk kawasan Tengah dan Timur Indonesia,” ujar Fadjroel dalam Webinar Nasional oleh yang diselenggarakan Borneo Muda dengan tema “Mencari Pemimpin Ideal Otorita IKN Nusantara”, Sabtu (12/2/2022).
Selain itu, lanjut Fadjroel yang pernah menjabat Juru Bicara Presiden Joko Widodo periode Oktober 2019 – Oktober 2021 menjelaskan kesuksesan Kazakhstan yang telah memindahkan ibukota negaranya dari Almaty ke kota Nur Sultan. Nur Sultan yang dulu kota kecil, kini menjadi kota internasional. “Kita berharap pemindahan IKN Nusantara juga akan menciptakan kemajuan seperti itu. Dan kami sudah pernah bertemu langsung dengan mantan Ketua Komisi Pemindahan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara –Kazakhstan, Mr. Farit Galimov untuk bertukar pikiran tentang bagaimana cara agar transisi pemindahan IKN bisa berjalan dengan baik dan menciptakan kemajuan,” tuturnya.
Ketua umum Borneo Muda, Harianto Minda mengatakan, Kalimantan dengan sumbangsihnya pada negara yang mencapai ratusan triliun/tahun, tetapi tidak berbanding lurus dengan perhatian pada dunia pendidikan yang berkualitas, dan perhatian pada sektor ekonomi pun tidak maksimal dimana masyarakat pada umumnya masih banyak yang jauh dari kehidupan sejahtera. Begitu juga dengan infrastruktur yang masih tertinggal jauh jika dibandingkan zona barat Indonesia.
“Maka dengan adanya kebijakan yang tergolong berani dari Presiden Joko Widodo dan didukung DPR-RI serta masyarakat. Maka langkah ini memiliki banyak hal positif,” ucapnya.
Besar harapannya, kata Harianto, IKN Nusantara yang berada pada titik tengah NKRI mampu menghilangkan kesenjangan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan pembangun, baik pada sektor ekonomi, pendidikan dan infrastruktur di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
“Olehnya itu, untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan keseriusan mengawal agenda IKN Nusantara terutama mendorong kepemimpinan yang bersih, baik, berkualitas dengan menjunjung kebudayaan (kearifan lokal) sebagai identitas bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Anggota DPD RI, Teras Narang menjelaskan, berdasarkan UU IKN yang telah disahkan bersama pemerintah dan DPR RI pada tanggal 18 Januari 2022 disebutkan bahwa Otorita IKN tidak dalam bentuk badan, melainkan nomenklatur sendiri sebagai otorita yang setingkat dengan kementerian, yang jabatan kepala dan wakil kepala otorita diangkat langsung dan bisa diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden, selain itu pada otorita IKN tidak memiliki pilkada dan DPRD.
“Adapun tugas utama dari otorita IKN melakukan persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibukota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur,” ujar Teras Narang.
Dia berharap agar IKN Nusantara tidak menciptakan new minority (minoritas baru) di Kalimantan, utamanya bagi masyarakat asli Kalimantan untuk tidak hanya menjadi penonton saja, melainkan menjadi aktor utama dalam proses pembangunan dan mengisi pemindahan IKN Nusantara di segala sektor, serta siap menyongsong quantum leap (lompatan quantum) masyarakat industri 5.0 yang menempatkan Indonesia di negara 3 besar dunia.
“Selain itu beliau menekankan agar pembangunan IKN Nusantara nanti harus ramah lingkungan dan tidak merusak alam,” tuturnya.
Irianto Lambrie, Gubernur Kalimantan Utara periode 12 Februari 2016 – 12 Februari 2021 meminta agar masyarakat Kalimantan dan Kaltim khususnya untuk tidak khawatir dengan isu oligarki. Kaltim adalah daerah yang terbaik untuk dipilih sebagai wilayah Ibu Kota Negara karena masyarakatnya yang sudah plural dan bisa menerima perbedaan.
Dia juga menepis kekhawatiran tidak adanya sumber pembiayaan IKN Nusantara, karena berdasarkan pengalamannya dengan perencanaan yang baik maka mampu membuat provinsi baru Kaltara berhasil di bangun. Hal ini sama berlaku pada IKN Nusantara yang akan berhasil dibangun apalagi ditambah dukungan penuh dari pemerintah pusat serta BUMN dan investor.
“Putera daerah Kalimantan sangat bisa dan berdaya saing tinggi untuk menjadi kepala otorita, karena sudah terbukti ada beberapa tokoh asli Kalimantan yang mampu menjadi tokoh level nasional bahkan internasional, dengan menunjukkan kapabilitas atau prestasi sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat secara keseluruhan,” pungkasnya. (adm/ndr)
